DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana pemekaran Aceh Leuser Antara (ALA) sebagai provinsi baru kembali menuai kritik dari kalangan akademisi. Hasan Basri, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon, menilai isu ini telah "diremehkan" oleh elit politik yang tidak serius memperjuangkannya. Dalam wawancara eksklusif, ia menyoroti lemahnya gerakan advokasi dan ketidakjelasan komitmen pemangku kepentingan.
DIALEKSIS.COM | Takengon - Tokoh masyarakat Aceh Tengah, Muchlis Gayo, SH, MSi, mengkritisi efektivitas pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh selama dua dekade terakhir. Dalam pernyataannya Senin (28/4/2025), ia mempertanyakan sejauh mana kebijakan ini, yang diatur dalam Pasal 183 ayat (4) UU Pemerintahan Aceh, benar-benar mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
.jpg)
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Wacana pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) yang mencakup enam Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, dan Subulussalam kembali mencuat pascapertemuan Komite Pemekaran Provinsi ALA (KP3ALA) beberapa waktu lalu. Meski mendapat dukungan dari sejumlah tokoh dan masyarakat, rencana ini menuai kritik tajam dari akademisi yang menilai pemekaran bukan solusi fundamental bagi ketimpangan pembangunan di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Komite Pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA) Pusat mendesak pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat hilirisasi ekonomi strategis Aceh, yang hingga kini dinilai belum optimal mengelola potensi sumber daya alam (SDA).
Presiden Jokowi sudah memberi "angin surga" kepada Papua. Negeri Cenderawasih itu akan dimekarkan. Spontan gema pemekaran di Aceh kembali mencuat. Mungkinkah Aceh dimekarkan?
